BAB 5

 Bab 5

Bab ini bertugas mengintegrasikan dua sumber nilai, yaitu Pancasila (beserta UUD 1945, terutama Pasal 33) dan ajaran Islam, menjadi satu set prinsip operasional. Pola argumennya adalah mencari titik temu. Setiap prinsip dibaca dari dua sisi: sila atau pasal konstitusi di satu sisi, konsep Qur’ani atau fikih muamalah di sisi lain. Keenam prinsip saling mengunci:

Prinsip	Sumber Pancasila/UUD	Sumber Islam
Ketuhanan & Tauhid	Sila 1, Pasal 29	Tauhid, istikhlaf
Keadilan distributif	Sila 5, Pasal 27(2), 33, 34	‘Adl, ihsan, zakat
Kekeluargaan & ta’awun	Pasal 33(1), Sila 3	Ta’awun, syirkah
Keseimbangan & demokrasi ekonomi	Sila 4, Pasal 33(4)	Tawazun, wasathiyyah, syura
Anti-eksploitasi	Pasal 33, UU 5/1999	Larangan riba, ihtikar, zulm
Keberlanjutan ekologis	Pasal 33(4), 28H(1)	Khalifah, amanah, mizan

A. Prinsip Ketuhanan dan Tauhid sebagai Fondasi Norma Ekonomi

1. Posisi prinsip ini

Prinsip ini adalah fondasi bagi lima prinsip lainnya. Argumen intinya, ekonomi bukan ruang netral-nilai (value-free). Setiap keputusan produksi, distribusi, dan konsumsi dinilai oleh norma yang bersumber dari Tuhan.

2. Sisi Pancasila

• Sila ke-1 menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama.
• Dalam ekonomi, ini berarti kegiatan ekonomi tidak boleh lepas dari moral dan spiritual. Ini berbeda dari kapitalisme liberal yang menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar dan kepentingan diri, dan dari sosialisme-ateis yang menafikan dimensi transendental.
• Sila 1 bersifat inklusif bagi semua agama. Karena itu penulis biasanya menekankan bahwa yang dijadikan norma ekonomi adalah nilai moral universal (kejujuran, amanah, keadilan, larangan merusak), bukan formalisasi satu agama saja.

3. Sisi Islam: Tauhid

Tauhid berarti pengakuan bahwa Allah Esa dalam penciptaan, pengaturan (rububiyyah), dan hak untuk disembah dan ditaati (uluhiyyah). Turunannya dalam ekonomi:

1. Kepemilikan mutlak ada pada Allah. “Milik Allah-lah apa yang di langit dan di bumi” (QS Al-Baqarah: 284; juga QS Al-Hadid: 7). Manusia hanya pemegang amanah (mustakhlaf), sehingga kepemilikan pribadi diakui tetapi bersifat relatif dan fungsional, terikat hak orang lain.
2. Akuntabilitas ganda (dunia dan akhirat). Kinerja ekonomi tidak hanya diukur dengan laba, tetapi juga dengan pertanggungjawaban moral. Ini yang membedakannya dari homo economicus.
3. Aktivitas ekonomi bernilai ibadah bila niat dan caranya benar. Mencari nafkah halal adalah kewajiban, bukan sekadar kebutuhan.
4. Halal–haram dan thayyib menjadi filter produksi dan konsumsi: apa yang boleh diproduksi, diperdagangkan, dan dikonsumsi.
5. Etika pelaku: shiddiq (jujur), amanah, tabligh (transparan), fathanah (profesional), meneladani Nabi sebagai pedagang.

4. Integrasi dan implikasi

• Pancasila memberi kerangka kebangsaan dan konstitusional, Tauhid memberi kedalaman teologis. Keduanya bertemu pada gagasan bahwa ekonomi harus bermoral dan bertanggung jawab.
• Implikasi kebijakan: etika bisnis, perlindungan konsumen (halal, tidak menipu), tata kelola yang amanah, serta penolakan terhadap korupsi dan manipulasi.
• Catatan kritis yang sering muncul: risiko prinsip ini menjadi sekadar slogan atau formalisme simbolik (label halal tanpa substansi etika), dan perlunya menjaga agar tidak diskriminatif terhadap pemeluk agama lain.

B. Prinsip Keadilan Distributif: ‘Adl wa Ihsan dan Keadilan Sosial Pancasila

1. Konsep keadilan

Teori keadilan biasanya dibedakan menjadi tiga:

• Komutatif: pertukaran yang setara (jual beli yang adil).
• Distributif: pembagian sumber daya dan hasil secara proporsional dan sesuai kebutuhan.
• Sosial: struktur masyarakat yang memungkinkan semua orang memperoleh hak dasarnya.

Bab ini menitikberatkan keadilan distributif dan sosial.

2. Sisi Pancasila

• Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan akhir (finalitas) dari seluruh sila.
• Pasal 27 ayat 2: hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Pasal 34: fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Pasal 33: kemakmuran rakyat, bukan orang-seorang, yang diutamakan.
• Dalam tradisi pemikiran Hatta dan Mubyarto (Ekonomi Pancasila), keadilan sosial berarti pemerataan dan pemberantasan kesenjangan, bukan pertumbuhan semata.

3. Sisi Islam: ‘Adl wa Ihsan

• Dasar utama: QS An-Nahl: 90, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (ihsan).”
• ‘Adl adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Ia adalah batas minimum yang wajib ditegakkan.
• Ihsan adalah berbuat melebihi kewajiban, misalnya memberi lebih, memaafkan, dan menolong. Ia adalah dimensi pelengkap yang melembutkan keadilan formal.
• Prinsip anti-penumpukan: QS Al-Hasyr: 7, agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ayat ini sering dijadikan “pasal distribusi” dalam ekonomi Islam.

4. Instrumen distribusi

• Zakat (wajib, 8 golongan penerima/asnaf), infak, sedekah, wakaf (produktif), hibah, serta warisan yang tersebar.
• Dari sisi negara: pajak yang adil, subsidi yang tepat sasaran, jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan dasar, dan reforma agraria.
• Upah yang layak (ujrah yang adil) dan larangan menahan hak pekerja.

5. Integrasi

Keadilan sosial Pancasila memberi tujuan dan kerangka konstitusional, sedangkan ‘adl wa ihsan memberi kewajiban moral, instrumen konkret, dan motivasi spiritual. Dengan demikian distribusi tidak hanya urusan teknokrasi fiskal, tetapi juga pertanggungjawaban iman. Indikator yang bisa dipakai untuk menilainya: rasio Gini, tingkat kemiskinan, dan jangkauan serta dampak zakat dan wakaf.

C. Prinsip Kekeluargaan dan Ta’awun: Koperasi dalam Perspektif Islam

1. Sisi Pancasila

• Pasal 33 ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
• Bung Hatta menafsirkan asas kekeluargaan sebagai koperasi: kerja sama, gotong royong, bukan persaingan bebas yang saling mematikan. Koperasi dilihat sebagai soko guru perekonomian.
• Sila 3 (Persatuan Indonesia) dan semangat gotong royong menjadi akar sosial-budayanya.

2. Sisi Islam: Ta’awun

• Dasar: QS Al-Maidah: 2, “tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”
• Dalam fikih muamalah, kerja sama usaha dikenal melalui syirkah (persekutuan), mudharabah (bagi hasil antara pemodal dan pengelola), dan musyarakah (modal bersama). Semuanya berbasis berbagi untung dan risiko, bukan bunga tetap.
• Konsep ukhuwah (persaudaraan) menjadikan hubungan ekonomi bernilai sosial dan bukan hanya transaksional.

3. Kecocokan koperasi dan prinsip Islam

Ciri koperasi	Padanan dalam Islam
Keanggotaan sukarela dan terbuka	Kerelaan (‘an taradhin) dalam akad
Pengelolaan demokratis	Syura
Pembagian SHU sesuai jasa/kontribusi	Keadilan dalam bagi hasil
Pemilik sekaligus pengguna	Kepemilikan bersama dan ta’awun
Pendidikan dan kepedulian sosial	Dakwah, amar ma’ruf, dan tanggung jawab sosial

4. Bentuk kontemporer

• Koperasi syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yang menggunakan akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh).
• Wakaf produktif dan koperasi pesantren sebagai pemberdayaan ekonomi umat.

5. Catatan kritis

• Kekeluargaan tidak boleh berubah menjadi nepotisme, yang bertentangan dengan keadilan dan profesionalisme (merit).
• Koperasi di Indonesia sering lemah pada tata kelola, permodalan, dan kompetensi manajemen. Integrasi dengan nilai Islam (amanah, transparansi) dianggap dapat memperkuat kepercayaan anggota.

D. Prinsip Keseimbangan (Tawazun) dan Demokrasi Ekonomi

1. Keseimbangan (Tawazun)

• Dasar Qur’ani: QS Ar-Rahman: 7–9 (Allah menegakkan mizan, “janganlah kamu melampaui neraca itu”) dan QS Al-Baqarah: 143 (ummatan wasathan, umat pertengahan).
• Dimensi keseimbangan yang lazim dibahas:
1. Material–spiritual
2. Individu–masyarakat (hak pribadi dan kewajiban sosial)
3. Dunia–akhirat
4. Pasar–negara (tidak liberal murni, tidak etatis murni)
5. Pertumbuhan–pemerataan
6. Hak–kewajiban
• Dalam khazanah Pancasila, ini sejalan dengan sistem ekonomi yang tidak liberal-kapitalistik dan tidak sosialis-komunistik, melainkan jalan tengah berbasis gotong royong.

2. Demokrasi ekonomi

• Penjelasan asli Pasal 33 (sebelum amandemen) berbunyi bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.
• Pasal 33 ayat 2: cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• Ayat 4 (hasil amandemen 2002): perekonomian diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
• Tafsir Mahkamah Konstitusi atas frasa “dikuasai oleh negara” mencakup lima fungsi: kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

3. Sisi Islam: Syura dan peran negara

• Syura (QS Ali Imran: 159; QS Asy-Syura: 38) memberi dasar partisipasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, selaras dengan Sila 4 (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan).
• Peran negara dalam ekonomi Islam klasik terwujud antara lain dalam hisbah (pengawasan pasar) dan pengelolaan harta publik (baitul mal), serta kepemilikan umum atas sumber daya vital.

4. Integrasi

Demokrasi ekonomi berarti partisipasi luas dalam kepemilikan, pengelolaan, dan menikmati hasil. Keseimbangan menjaga agar tidak ada kutub yang mendominasi, baik pasar (oligopoli, korporasi besar) maupun negara (birokrasi yang menekan). Negara berperan sebagai penyeimbang dan pelindung pihak lemah, sedangkan pasar tetap diberi ruang bagi inisiatif dan efisiensi.

E. Prinsip Larangan Eksploitasi: Anti-Monopoli dalam Pancasila dan Riba dalam Islam

1. Gagasan pokok

Dua bentuk eksploitasi disorot: eksploitasi struktural-kekuasaan pasar (monopoli) dan eksploitasi finansial (riba). Keduanya melanggar keadilan karena memindahkan kekayaan dari pihak lemah ke pihak kuat tanpa kontribusi setara. Dalam kosakata Qur’ani, ini adalah zulm, dan prinsipnya “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (la tazhlimuna wa la tuzhlamun, QS Al-Baqarah: 279).

2. Anti-monopoli dalam Pancasila dan konstitusi

• Landasan: Pasal 33 (kemakmuran rakyat, bukan orang-seorang; cabang produksi penting dikuasai negara) dan Sila 5.
• Dalam pemikiran Bung Karno dikenal penolakan terhadap exploitation de l’homme par l’homme (penghisapan manusia atas manusia). Hatta juga menolak ekonomi yang dikuasai segelintir pemilik modal.
• Landasan hukum positif: UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan KPPU sebagai pengawas. Isinya mencakup larangan kartel, penguasaan pasar, dan penyalahgunaan posisi dominan.

3. Anti-monopoli dalam Islam: Ihtikar

• Ihtikar adalah menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga. Hadits yang masyhur menyebut bahwa tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa (HR Muslim).
• Larangan lain yang berkaitan: najasy (menawar palsu untuk menaikkan harga), talaqqi rukban (mencegat pedagang sebelum sampai ke pasar), gharar (ketidakjelasan yang merugikan), tadlis (penipuan), serta praktik harga yang menzalimi.
• Perdebatan klasik: tas’ir (penetapan harga oleh negara). Mayoritas ulama melarangnya dalam kondisi normal, tetapi membolehkan intervensi saat terjadi distorsi seperti penimbunan atau kartel.

4. Riba

• Dasar: QS Al-Baqarah: 275–279 (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) dan QS Ali Imran: 130.
• Jenis yang lazim dibahas: riba nasi’ah (tambahan karena penundaan waktu, termasuk riba jahiliyah pada pinjaman) dan riba fadhl (pertukaran barang sejenis yang tidak setara).
• Argumen etis-ekonomi: dalam utang berbunga, penerima pinjaman menanggung seluruh risiko sementara pemberi pinjaman memperoleh imbal hasil pasti. Bagi kalangan penulis ekonomi Islam, ini memicu jebakan utang dan ketimpangan. Sebagai gantinya, Islam mendorong bagi hasil (mudharabah, musyarakah) dan pembiayaan berbasis aset riil (murabahah, ijarah).
• Konteks Indonesia: Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar sistem perbankan ganda (dual banking system).

5. Titik temu dan catatan

• Monopoli dan riba sama-sama berpangkal pada ketimpangan kekuatan tawar dan sama-sama menghasilkan kekayaan tanpa kontribusi produktif yang setara.
• Anti-eksploitasi juga mencakup hubungan kerja: upah layak dan tepat waktu (hadits tentang memberikan upah sebelum keringat mengering, HR Ibnu Majah).
• Perdebatan akademik: sebagian ahli membedakan bunga bank dari riba (lalu menafsirkan ulang), sedangkan pandangan mayoritas lembaga fatwa menyamakannya. Dalam tulisan akademik sebaiknya disajikan kedua posisi.

F. Prinsip Keberlanjutan Ekologis: Khalifah Bumi dan Amanat Konstitusi

1. Sisi Islam: Khalifah dan amanah

• QS Al-Baqarah: 30: manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi. Kekhalifahan berarti tanggung jawab memakmurkan (‘imarah) dan memelihara, bukan menguasai secara sewenang-wenang.
• Larangan membuat kerusakan (fasad): QS Al-A’raf: 56 dan QS Ar-Rum: 41 (kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia).
• Mizan (keseimbangan ciptaan) dan larangan israf (berlebihan) serta tabdzir (pemborosan).
• Institusi klasik yang relevan: hima (kawasan lindung), ihya’ul mawat (menghidupkan lahan mati), dan pengaturan air serta lahan. Sebagian pemikir kontemporer menambahkan perlindungan lingkungan (hifzh al-bi’ah) sebagai bagian dari tujuan syariat (maqashid), yang beririsan dengan perlindungan jiwa dan keturunan.

2. Amanat konstitusi

• Pasal 33 ayat 3: kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4: prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
• Pasal 28H ayat 1: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
• Landasan hukum turunan: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan instrumen seperti AMDAL.
• Keadilan antargenerasi: sumber daya bukan hanya milik generasi sekarang. Ini selaras dengan Sila 2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan Sila 5 yang diperluas ke generasi mendatang.

3. Implikasi ekonomi

• Penilaian proyek tidak cukup dengan laba finansial, tetapi juga biaya sosial dan ekologis (eksternalitas).
• Pertambangan, perkebunan, dan energi perlu diatur agar tidak merusak. MUI telah menerbitkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan.
• Instrumen keuangan hijau berbasis syariah, misalnya green sukuk (Indonesia menerbitkan green sukuk global pertama pada 2018), wakaf untuk konservasi, dan ekonomi sirkular.
• Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan larangan membahayakan (la dharar wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).

4. Catatan kritis

Tantangan terbesarnya adalah kesenjangan antara norma dan praktik: eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan segelintir pihak sering bertabrakan dengan prinsip “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan keberlanjutan.

Sintesis: Bagaimana Keenam Prinsip Saling Mengunci

1. Tauhid memberi landasan bahwa semua sumber daya adalah amanah, sehingga muncul kewajiban distribusi yang adil dan pelestarian lingkungan.
2. Keadilan distributif hanya dapat terwujud bila ada kekeluargaan/koperasi (partisipasi luas) dan anti-eksploitasi (monopoli dan riba dibatasi).
3. Keseimbangan dan demokrasi ekonomi menjadi mekanisme kelembagaan: pasar, negara, dan masyarakat saling mengimbangi.
4. Keberlanjutan memperluas cakupan keadilan ke generasi mendatang dan makhluk lain.