BAB 7

 BAB 7

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar “Jalan Tengah”

1. Mengapa bukan kapitalisme

Ciri inti kapitalisme (dalam bentuk idealnya):

• Individualisme dan homo economicus, yaitu manusia yang rasional dan memaksimalkan kepentingan diri.
• Hak milik pribadi yang luas dan kebebasan kontrak.
• Mekanisme pasar sebagai alokator utama (“tangan tak terlihat” Adam Smith) dan motif laba sebagai penggerak.
• Bunga sebagai harga uang, serta peran sistem keuangan yang besar.
• Negara minimalis (laissez-faire) dalam versi klasik atau neoliberal.

Titik benturan dengan Pancasila-Islam:

• Pasal 33 dan Sila 5 menolak kemakmuran orang-seorang di atas kemakmuran rakyat.
• Islam menolak riba, penimbunan, dan kepemilikan tanpa tanggung jawab sosial.
• Kritik empiris yang lazim dipakai: ketimpangan, eksternalitas lingkungan, finansialisasi, dan krisis berulang (1997–98, 2008).

2. Mengapa bukan sosialisme

Ciri inti sosialisme/komunisme:

• Kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi, hingga penghapusan kepemilikan pribadi pada versi ekstrem.
• Perencanaan terpusat dan dominasi negara.
• Perspektif perjuangan kelas dan materialisme historis, yang menafikan dimensi transendental.

Titik benturan:

• Sila 1 dan Tauhid bertentangan dengan basis materialis-ateis.
• Islam dan konstitusi mengakui hak milik pribadi (Pasal 28H ayat 4).
• Kritik umum: masalah insentif dan informasi (kritik Hayek tentang knowledge problem), serta kecenderungan otoriter dan runtuhnya model Uni Soviet.

3. Mengapa bukan “sekadar jalan tengah”

Ini bagian yang paling argumentatif. “Jalan tengah” atau mixed economy dikritik karena:

• Definisinya bergantung pada dua kutub. Ia hanya menunjuk posisi di antara dua sistem lain, seolah semua sistem ada dalam satu garis dari pasar murni ke negara penuh. Padahal sistem ini mengklaim berada pada sumbu yang berbeda.
• Pencampurannya kuantitatif, yaitu “sedikit pasar, sedikit negara”. Sistem sendiri harus berbeda secara kualitatif: asumsi tentang manusia, sumber nilai, tujuan, dan kelembagaan.
• Ekonomi campuran konvensional tetap berpijak pada landasan sekuler-materialis, hanya dengan kadar intervensi yang berbeda.

Kerangka yang biasa dipakai untuk menunjukkan bahwa ini sistem tersendiri:

Lapisan	Kapitalisme	Sosialisme	Pancasila-Islam
Ontologi manusia	Individu otonom pemaksimal utilitas	Makhluk sosial dalam kelas	Hamba Allah dan khalifah, makhluk individual sekaligus sosial
Epistemologi/sumber nilai	Rasio dan pasar	Rasio dan materialisme dialektis	Wahyu dan akal, serta konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD)
Aksiologi/tujuan	Efisiensi dan pertumbuhan	Kesetaraan kelas	Falah dan keadilan sosial
Kelembagaan	Pasar, korporasi, bunga	Negara, perencanaan	Koperasi, zakat/wakaf, bagi hasil, negara sebagai regulator

Perumusan ini sejalan dengan semangat tokoh-tokoh yang sering dirujuk: Hatta menolak liberalisme dan kolektivisme ekstrem, Mubyarto dan Boediono mengembangkan Ekonomi Pancasila, dan pemikir ekonomi Islam seperti Baqir al-Sadr (Iqtisaduna) serta M. Umer Chapra menegaskan bahwa Islam memiliki sistem yang berbeda dari keduanya.

4. Catatan kritis

Pengkritik menilai klaim “sistem sendiri” kadang lebih kuat sebagai slogan ideologis daripada sistem yang teruji. Dalam praktik, ekonomi Indonesia tetap berbasis pasar dengan intervensi negara, sehingga perbedaannya sering terletak pada nilai dan arah kebijakan, belum sepenuhnya pada mekanisme yang terlembaga. Sebaiknya Anda mengakui hal ini dalam tulisan agar analisis seimbang.

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

1. Akar lokal

• Nilai budaya Nusantara: gotong royong, musyawarah mufakat, tolong-menolong (sambatan, arisan), lumbung desa, subak di Bali, dan hak ulayat atas tanah komunal.
• Pemikiran Bung Hatta: koperasi bukan impor mentah. Ia melihat kolektivisme desa sebagai basis yang dimodernisasi.
• Perumusan Pancasila: pidato 1 Juni 1945 oleh Soekarno dan kompromi konstitusional 18 Agustus 1945. Pancasila dipahami sebagai hasil sintesis berbagai arus (keagamaan, kebangsaan, kerakyatan).
• Pasal 33 UUD 1945: rumusan khas tentang usaha bersama, asas kekeluargaan, dan penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak.
• Warisan perdagangan Islam di Nusantara: jaringan pedagang Muslim di pelabuhan seperti Samudera Pasai dan Malaka, dengan praktik kemitraan dagang yang dekat dengan konsep kerja sama bagi hasil.

2. Nilai universal Islam

• Prinsip yang berlaku lintas ruang dan waktu: tauhid, ‘adl, ihsan, amanah, maqashid, larangan riba dan gharar, zakat, serta anti-eksploitasi.
• Nilai-nilai ini bersifat transkultural, sehingga dapat dihubungkan dengan konteks Indonesia tanpa kehilangan identitasnya.
• Prinsip fleksibilitas ijtihad: pada ranah muamalah, kaidah dasarnya adalah kebolehan kecuali ada dalil yang melarang, sehingga bentuk kelembagaan dapat berkembang.

3. Konteks global

• Perdebatan sistem: Perang Dingin (kapitalisme vs sosialisme), gerakan Non-Blok pasca Konferensi Asia-Afrika 1955 sebagai “jalan ketiga” politik, dan dominasi konsensus pasar (Washington Consensus).
• Krisis keuangan (1997–98 dan 2008) memunculkan kembali minat pada model berbasis aset riil, bagi hasil, dan etika. Keuangan syariah tumbuh secara global.
• Agenda kontemporer seperti SDGs, ESG, dan ekonomi hijau memberi ruang dialog dengan prinsip maqashid dan keberlanjutan ekologis.

4. Merumuskan “orisinalitas”

Orisinalitas di sini bukan berarti tanpa pinjaman dari luar, tetapi:

1. Sintesis yang khas: kombinasi nilai lokal, wahyu, dan konstitusi tidak ada duplikatnya di tempat lain.
2. Pusat nilai yang berbeda: moral-transendental dan keadilan sosial sebagai tujuan.
3. Kelembagaan yang khas: koperasi + zakat/wakaf + bagi hasil + regulasi berkeadilan.
4. Kontekstualisasi: dibangun untuk masyarakat Indonesia yang majemuk, bukan salinan model Timur Tengah.

5. Catatan kritis

• Beberapa pihak berpendapat bahwa “orisinalitas” harus dibuktikan dengan model kebijakan yang bisa diuji dan dibandingkan, bukan hanya narasi.
• Ada pula kekhawatiran soal pluralisme: sistem ini harus menjaga agar nilai Islam dirumuskan secara inklusif dalam kerangka Pancasila.

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam

1. Landasan filosofis: kepemilikan sebagai amanah

Titik tolaknya adalah Tauhid: pemilik hakiki adalah Allah (QS Al-Hadid: 7), dan manusia adalah pemegang amanah. Akibatnya:

• Kepemilikan bersifat derivatif (turunan), bukan absolut.
• Ada fungsi sosial: hak sekaligus kewajiban (zakat, larangan merugikan orang lain, larangan menelantarkan).
• Ada pertanggungjawaban (mas’uliyyah) di dunia dan akhirat.

Dalam hukum Indonesia, semangat ini tercermin pada UUPA 1960 Pasal 6 (semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial) dan Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 (hak milik pribadi tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun).

2. Tiga tipe kepemilikan

a. Kepemilikan individu (milkiyyah fardiyyah)

• Dasar Islam: pengakuan hak milik pribadi melalui sebab yang sah, seperti kerja (iktisab), jual beli, warisan, hibah, atau menghidupkan lahan mati (ihya’ al-mawat).
• Dasar Pancasila: Pasal 28H(4), jaminan kebebasan berusaha, dan peran sektor swasta serta UMKM.
• Batasan: zakat, larangan riba, penimbunan, penipuan, dan penggunaan yang merusak. Pasal 33 membatasi pada cabang produksi vital.
• Fungsi: memberi insentif kerja, inovasi, dan tanggung jawab.

b. Kepemilikan kolektif/komunal

• Bentuk di Indonesia: koperasi, tanah ulayat/hak masyarakat adat (diakui dalam Pasal 18B ayat 2), BUM Desa, lumbung pangan, dan sejenisnya.
• Padanan Islam: syirkah (kepemilikan bersama), wakaf (aset yang ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum), serta kepemilikan jamaah.
• Dasar konstitusional: Pasal 33(1), asas kekeluargaan.
• Fungsi: memberdayakan kelompok lemah, mendistribusikan kepemilikan, dan menguatkan kohesi sosial.

c. Kepemilikan negara/publik

• Dasar Pancasila: Pasal 33(2) dan (3): cabang produksi penting dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• Dasar Islam: milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum) atas sumber daya vital. Rujukan yang sering dipakai adalah hadits bahwa manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad). Sebagian pemikir kontemporer memperluasnya ke sumber energi dan tambang besar. Ada pula milkiyyah daulah (harta negara) seperti harta fai dan pendapatan negara.
• Perbedaan nuansa: sebagian pemikir membedakan kepemilikan umum (dikelola negara untuk semua warga) dari kepemilikan negara (aset yang dikelola negara untuk kebutuhan penyelenggaraan negara).
• Fungsi: menjamin akses terhadap kebutuhan hajat hidup, mencegah penguasaan oleh segelintir pihak, dan menyediakan layanan dasar.

3. Tabel ringkas

Aspek	Individu	Kolektif/Komunal	Negara/Publik
Subjek	Orang perseorangan, usaha swasta	Anggota koperasi, masyarakat adat, umat (wakaf)	Negara atas nama rakyat
Dasar hukum	Pasal 28H(4), hukum perdata	Pasal 33(1), 18B(2), UU Koperasi, UU Wakaf	Pasal 33(2)-(3)
Dasar Islam	Milkiyyah fardiyyah, kerja dan akad sah	Syirkah, wakaf	Milkiyyah ‘ammah, harta negara
Batas/kewajiban	Zakat, larangan merugikan, fungsi sosial	Tata kelola demokratis dan amanah	Akuntabilitas, tidak untuk kepentingan elit
Contoh	UMKM, perusahaan swasta	Koperasi, tanah ulayat, wakaf produktif	Sumber daya alam strategis, listrik, air bersih
Risiko	Penumpukan, eksploitasi	Nepotisme, lemahnya manajemen	Inefisiensi, korupsi, kapitalisme negara

4. Prinsip penyatu: tiga bentuk, satu bingkai amanah

• Kepemilikan tidak dilihat sebagai pilihan satu bentuk, melainkan keseimbangan fungsional. Barang dan jasa yang berbeda sifatnya (pribadi, bersama, publik) dikelola oleh bentuk yang paling sesuai.
• Pengawasan dan akuntabilitas: setiap bentuk dibatasi oleh amanah. Pemilik pribadi dibatasi zakat dan etika, pengelola kolektif dibatasi syura dan transparansi, negara dibatasi konstitusi dan hisbah.
• Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “dikuasai oleh negara” (kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan) memberi ukuran bahwa penguasaan negara bukan selalu berarti kepemilikan langsung.

D. Perbandingan Paradigma

Berikut perbandingan lima paradigma pada dimensi utama. Tabel disusun dalam dua bagian agar terbaca.

1. Dimensi filosofis dan tujuan

Dimensi	Kapitalisme	Sosialisme	Ekonomi Islam	Ekonomi Pancasila	Sistem Integratif
Landasan nilai	Liberalisme, individualisme	Materialisme, kolektivisme	Tauhid, syariah	Pancasila, UUD 1945	Tauhid + Pancasila
Pandangan manusia	Homo economicus	Makhluk kelas/sosial	Hamba Allah dan khalifah	Manusia utuh (individual, sosial, bermoral)	Khalifah yang beradab dan bergotong royong
Tujuan utama	Efisiensi, pertumbuhan, kebebasan	Kesetaraan, penghapusan kelas	Falah, keadilan, maqashid	Keadilan sosial, kemakmuran rakyat	Falah + keadilan sosial
Motivasi pelaku	Kepentingan diri dan laba	Kepentingan kolektif	Ibadah, kebutuhan, dan tanggung jawab	Rangsangan ekonomi, sosial, dan moral	Ibadah dan gotong royong

2. Dimensi kelembagaan dan mekanisme

Dimensi	Kapitalisme	Sosialisme	Ekonomi Islam	Ekonomi Pancasila	Sistem Integratif
Kepemilikan	Dominan pribadi	Dominan kolektif/negara	Beragam, amanah (individu, umum, negara)	Usaha bersama, tiga sektor (negara, koperasi, swasta)	Tiga tipe dalam bingkai amanah
Alokasi sumber daya	Pasar	Perencanaan pusat	Pasar dengan etika dan intervensi	Pasar dan negara, demokrasi ekonomi	Pasar terbimbing nilai, dengan peran negara dan komunitas
Peran negara	Minimal	Dominan	Penjaga keadilan dan hisbah	Regulator, penguasa cabang vital, penjamin	Regulator berkeadilan dan pengawas
Distribusi	Hasil pasar, pajak	Sama rata	Zakat, infak, wakaf, warisan	Pemerataan, jaminan sosial	Zakat/wakaf + pajak + jaminan sosial
Sistem keuangan	Berbasis bunga	Dikendalikan negara	Bebas riba, bagi hasil	Koperasi, perbankan nasional	Syariah, koperasi, bagi hasil
Lingkungan	Eksternalitas sering terabaikan	Sering dikorbankan demi industrialisasi	Khalifah dan amanah	Berwawasan lingkungan	Keberlanjutan sebagai amanah
Kelemahan umum	Ketimpangan, krisis	Inefisiensi, otoritarianisme	Implementasi belum utuh, perbedaan tafsir	Kerap normatif, dominasi praktik pasar	Tantangan operasionalisasi dan konsistensi

3. Pembacaan kunci

• Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila sudah memiliki banyak kesamaan (moralitas, keadilan, kekeluargaan), tetapi masing-masing memiliki kekhasan: yang pertama kuat pada dasar normatif-hukum dan instrumen keuangan, yang kedua kuat pada kerangka konstitusional-kebangsaan dan kelembagaan koperasi.
• Sistem integratif berusaha mengambil kekuatan keduanya: kedalaman moral dan instrumen syariah ditambah konteks kebangsaan dan kelembagaan konstitusional.
• Mubyarto sering dikutip merumuskan ciri Ekonomi Pancasila, antara lain: roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; kehendak kuat ke arah pemerataan; nasionalisme ekonomi; koperasi sebagai soko guru; dan keseimbangan efisiensi dengan keadilan.

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Matriks Sintesis

Berikut matriks yang menghubungkan tiap ciri dengan sumbernya dan wujud kelembagaan. Ini juga merangkum Bab 5 dan 6.

No	Ciri Khas	Sumber Pancasila/UUD	Sumber Islam	Wujud Kelembagaan/Instrumen
1	Berpusat pada moral-transendental	Sila 1, Pasal 29	Tauhid, istikhlaf	Etika bisnis, jaminan halal, tata kelola amanah
2	Tujuan: kesejahteraan holistik	Sila 5, Pembukaan UUD alinea IV	Falah, maqashid	Indikator holistik, SJSN, program pemberdayaan
3	Keadilan distributif sebagai inti	Sila 5, Pasal 27(2), 34	‘Adl wa ihsan, QS Al-Hasyr: 7	Zakat, wakaf, pajak progresif, jaminan sosial
4	Kekeluargaan dan kerja sama	Pasal 33(1), Sila 3	Ta’awun, syirkah	Koperasi syariah, BMT, kemitraan UMKM
5	Demokrasi ekonomi dan musyawarah	Sila 4, Pasal 33(4)	Syura	Partisipasi anggota, tata kelola inklusif
6	Keseimbangan (tawazun)	Pasal 33(4)	Wasathiyyah, mizan	Peran seimbang pasar, negara, komunitas
7	Kepemilikan majemuk dalam bingkai amanah	Pasal 33(2)-(3), 28H(4), UUPA Pasal 6	Milkiyyah fardiyyah/’ammah/daulah	Swasta, koperasi, BUMN/BUMD, wakaf, tanah ulayat
8	Anti-eksploitasi	Pasal 33, UU 5/1999	Larangan riba, ihtikar, zulm	KPPU, pembiayaan bagi hasil, regulasi pasar
9	Keberlanjutan ekologis	Pasal 33(4), 28H(1)	Khalifah, anti-fasad	AMDAL, green sukuk, wakaf lingkungan
10	Kemandirian nasional	Trisakti, Pasal 33(4)	‘Izzah, anti-ketergantungan	Ketahanan pangan dan energi, hilirisasi
11	Negara sebagai regulator berkeadilan	Pasal 33 dan 34	Hisbah, kemaslahatan	Lembaga pengawas, perlindungan konsumen
12	Pluralis dan inklusif	Bhinneka Tunggal Ika, Sila 1 dan 3	Rahmatan lil ‘alamin	Kerangka hukum bagi semua warga

Cara membaca matriks

• Kolom 2-4 menunjukkan bahwa tiap ciri berakar pada dua sumber sekaligus. Inilah yang dimaksud sintesis.
• Kolom 5 menunjukkan bahwa sistem ini tidak berhenti pada prinsip, melainkan mewujud dalam kelembagaan, meskipun tingkat realisasinya berbeda-beda.

Sintesis dan Evaluasi Kritis Bab 7

Argumen pokok bab:

1. Pancasila-Islam adalah sistem yang berbeda pada tingkat nilai, tujuan, dan kelembagaan, bukan sekadar titik di antara kapitalisme dan sosialisme.
2. Keaslian sistem bersumber dari akar lokal, nilai universal Islam, dan kesadaran akan konteks global.
3. Kepemilikan dibangun majemuk (individu, kolektif, negara) dan dipersatukan oleh konsep amanah.
4. Perbandingan menunjukkan kekhasan sekaligus titik temu dengan sistem lain.